Sampit,24 September 2026– Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kotawaringin Timur bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotawaringin Timur melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam rangka memperkuat sinergi dan mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Timur.

Perjanjian kerja sama tersebut mencakup pendampingan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bapenda, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan optimalisasi pendapatan daerah.

Penandatanganan PKS ditandai dengan penyerahan dan penandatanganan dokumen perjanjian oleh perwakilan Bapenda Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur. Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, khususnya dalam menghadapi berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pendapatan daerah.

Melalui kerja sama ini, Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur dapat memberikan pendampingan, bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya di bidang Perdata dan TUN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi Bapenda Kabupaten Kotawaringin Timur, kerja sama tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan daerah secara lebih tertib, efektif, transparan, dan akuntabel. Pendampingan hukum juga menjadi bagian penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap berbagai langkah yang dilakukan dalam upaya optimalisasi PAD.

Kepala Bapenda Kabupaten Kotawaringin Timur, Rody Kamislam, S.Hut., M.Si., menyampaikan bahwa sinergi dengan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan pendapatan daerah yang memiliki tantangan dan dinamika dalam pelaksanaannya.

Kerja sama ini diharapkan tidak hanya memberikan dukungan dalam penyelesaian persoalan hukum, tetapi juga menjadi langkah preventif untuk memastikan pengelolaan pendapatan daerah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan terjalinnya kerja sama antara Bapenda dan Kejari Kotawaringin Timur, diharapkan koordinasi dan sinergi antarlembaga semakin kuat sehingga dapat mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur.