SAMPIT – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kotawaringin Timur membuka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah Triwulan III tahun 2025 di kantor Badan Pendapatan daerah, (Kamis, 16 Oktober 2025)
Pengantar singkat kepala BAPENDA, dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan tujuan mengevaluasi capaian realisasi pendapatan daerah Triwulan III Tahun 2025, menindaklanjuti hasil Rapat Optimalisasi PAD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya dan meningkatkan koordinasi antar-OPD dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Seluruh OPD diharapkan mempercepat implementasi sistem pembayaran non-tunai (e-retribusi). Pembayaran retribusi akan diarahkan langsung melalui sistem digital atau CMS tanpa harus datang ke depo.
Kepala Bapenda menegaskan pentingnya koordinasi antar-OPD dalam mendorong PAD serta menjaga ketertiban pelaporan keuangan. Pemerintah Daerah akan terus mendukung upaya peningkatan pendapatan melalui inovasi digital, peningkatan pelayanan publik, dan efisiensi belanja daerah.
29 Oktober 2018 00:00
Sampit - Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kab. Kotim menggelar rekonsiliasi potensi PAD bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemungut Retribusi Daerah Kab. Kotawaringin Timur, Senin (29/10/18).
Kegiatan...
Selengkapnya...23 April 2025 09:00
Sampit – Dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kotawaringin Timur bersama sejumlah instansi terkait menggelar kegiatan...
Selengkapnya...15 September 2026 10:09
Sampit, 15 September 2026 — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kotawaringin Timur melaksanakan serah terima jabatan (sertijab) dan pergantian sejumlah pejabat struktural di lingkungan Bapenda Kabupaten Kotawaringin Timur, Selasa (15/9/2026).
Serah terima jabatan tersebut...
Selengkapnya...12 November 2019 00:00
Sampit - Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan & Perdesaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. PBB-P2 sendiri merupakan salah satu dari 11 jenis pajak daerah yang merupakan...
Selengkapnya...03 November 2020 00:00
Sampit, Badan Pengelola Pendapatan Daerah mengadakan konsultasi penyamaan persepsi dan pemahaman tentang pajak daerah, (Selasa, 03/11/20).
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Marjuki,...
Selengkapnya...24 Agustus 2020 00:00
24 Januari 2019 00:00
16 Oktober 2017 09:00
05 Agustus 2018 s/d 02 September 2018
05 Maret 2018 s/d 05 Maret 2018
27 Oktober 2017 s/d 29 Oktober 2017
16 Oktober 2017 s/d 17 Oktober 2017
13 September 2017 s/d 13 September 2017