Sampit – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kotawaringin Timur menjalin Perjanjian Kerja Sama dengan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur tentang penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan kerja sama ini dilaksanakan di Sampit sebagai langkah strategis dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kepala Bapenda Kotawaringin Timur menyampaikan bahwa kerja sama ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan kejaksaan dalam mendukung penegakan hukum, khususnya terkait upaya penanganan permasalahan hukum perdata dan tata usaha negara yang berhubungan dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

“Melalui kerja sama ini, kami berharap adanya dukungan penuh dari Kejaksaan Negeri dalam memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum lainnya untuk memastikan penerimaan daerah berjalan optimal, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur menyambut baik kerja sama ini sebagai wujud pelaksanaan fungsi kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi serta mengurangi potensi sengketa hukum.

Perjanjian kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam upaya penguatan tata kelola pendapatan daerah. Ke depan, Bapenda dan Kejaksaan Negeri akan terus bersinergi untuk mewujudkan pengelolaan PAD yang lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur.