Sampit – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kotawaringin Timur menggelar Rapat Evaluasi Pendapatan Daerah Triwulan II/Semester I Tahun 2026.

Rapat yang dilaksanakan pada Selasa, 7 Juli 2026, bertempat di Ruang Rapat Bapenda Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut dipimpin oleh Plt. Kepala Bapenda Kabupaten Kotawaringin Timur, Abdul Rahman Ismail, S.H., dan dihadiri para kepala bidang di lingkungan Bapenda, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, serta perwakilan 18 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pemungut retribusi dan pendapatan daerah.

Dalam rapat disampaikan evaluasi realisasi Pendapatan Daerah Triwulan II/Semester I Tahun 2026. Secara keseluruhan, pendapatan daerah telah mencapai 46,89 persen capaian tersebut telah melampaui target normal Triwulan II sebesar 40 persen.

Evaluasi juga menunjukkan masih terdapat sejumlah sektor pendapatan yang memerlukan perhatian dan langkah percepatan. Pada penerimaan pajak daerah, beberapa jenis pajak masih menjadi kendala utama, di antaranya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Berbagai faktor yang memengaruhi capaian tersebut turut dibahas untuk menjadi bahan perbaikan dalam penetapan target dan strategi pendapatan berikutnya.

Selain mengevaluasi capaian, rapat juga menjadi forum sharing session bersama OPD pemungut untuk menggali potensi pendapatan yang masih dapat dioptimalkan. Sejumlah OPD menyampaikan potensi peningkatan penerimaan melalui penyesuaian target, percepatan penagihan, optimalisasi pelayanan, serta pengembangan mekanisme pembayaran yang lebih mudah bagi masyarakat.

Dalam diskusi, Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur melalui Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara turut memberikan sejumlah masukan dan juga membuka ruang konsultasi bagi OPD dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, termasuk dalam penyelesaian kendala penagihan.

Untuk memperkuat optimalisasi pendapatan daerah, rapat menyepakati pentingnya peningkatan koordinasi dan pertukaran data antar-OPD. Sinergi antara DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, serta Bapenda diperlukan untuk mendukung pemutakhiran basis data, khususnya terkait izin usaha baru, bangunan baru, dan objek pendapatan lainnya.

Melalui rapat evaluasi ini, Bapenda Kabupaten Kotawaringin Timur menegaskan pentingnya sinergi seluruh OPD pemungut dalam menggali dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah. Kolaborasi, pemutakhiran data, penguatan penagihan, serta perbaikan tata kelola pendapatan diharapkan dapat mendukung pencapaian target pendapatan pada Semester II Tahun 2026.

Rapat tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang lebih optimal, sejalan dengan tema “Bersama Bersinergi, Optimalkan Pendapatan Asli Daerah untuk Kotawaringin Timur yang Maju